Pusat Regulasi Pendidikan dan Kepegawaian

bukuyunandra.com membuat kategori utama bernama regulasi untuk menampung peraturan pendidikan dan kepegawaian, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kebijakan Pendidikan dan Peraturan Aparatul Sipil Negara (ASN) merupakan dua pilar dalam tata kelola sistem pendidikan nasional yang profesional, tertib, dan akuntabel. Kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari regulasi kepegawaian yang mengatur status, hak, kewajiban, dan pengembangan ASN di sektor pendidikan.

Keberadaan pendidik atau tenaga kependidikan berstatus ASN di madrasah swasta sangat membantu kelancaran layanan pendidikan. Hal ini tidak lepas dari kondisi madrasah swasta yang minim anggaran dan fasilitas.

Dengan kehadiran guru dan tenaga kependidikan ASN bisa mengurangi beban anggaran pengeluaran.

Melalui halaman ini, Buku Yunandra menghadirkan pusat referensi yang lengkap terkait kebijakan pendidikan nasional dan regulasi kepegawaian yang berstatus ASN dalam satu website

Pengertian Regulasi Pendidikan dan Kepegawaian ASN

Definisi

Peraturan Pendidikan adalah kumpulan produk hukum yang mengatur sistem, kebijakan, dan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Regulasi Kepegawaian ASN adalah produk hukum yang mengatur manajemen aparatur sipil negara, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan pejabat struktural pendidikan, mulai dari pengangkatan, pengembangan karier, hingga disiplin dan evaluasi kinerja.

Bukuyunandra membagi regulasi pendidikan dan kepegawaian menjadi 4 kelompok yaitu

Perundang-undangan
Instansi atau Lembaga
Topik atau Tema
Format Dokumen.

A. Regulasi berdasarkan Perundang-undangan

Kategori ini adalah pengelompokkan produk hukum terkait kebijakan pendidikan dan peraturan ASN berdasarkan hierarki perundang-undangan.

Adapun hierarki perundang-undangan mengacu kepada UU 12 Tahun 2011 yaitu

1. Undang-Undang

Kumpulan undang-undang terkait pendidikan, kepegawaian aparatur sipil negara (ASN), juga kementerian kenegaraan secara langsung maupun tidak langsung

Secara detail dapat berkunjung ke halaman : UU Pendidikan dan Kepegawaian ASN

2. Peraturan Pemerintah (PP)

Kumpulan Peraturan Pemeritah terkait pendidikan, kepegawaian aparatur sipil negara (ASN), juga kementerian kenegaraan secara langsung maupun tidak langsung

Secara detail dapat berkunjung ke halaman: PP Terbaru

3. Peraturan Presiden (Perpres)

Kumpulan Peraturan Presiden terkait pendidikan, kepegawaian aparatur sipil negara (ASN). Juga PP terkait Kementerian Negara

Secara detail dapat berkunjung ke halaman Perpres Terbaru >>

4. Peraturan Menteri (Permen)

Kumpulan Peraturan Menteri terkait pendidikan dan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN)

Secara regulasi, Peraturan Menteri tidak termasuk peraturan perundang-undangan, tapi bisa dimasukkan untuk sebagai pelaksanaan dari UU dan PP

Secara detail dapat berkunjung ke halaman Permen Pendidikan Dan Kepegawaian Terbaru

B. Regulasi berdasarkan Instansi, Institusi atau Lembaga

Kategori ini adalah pengelompokkan produk hukum terkait kebijakan pendidikan dan peraturan ASN berdasarkan instansi yang mengeluarkan kebijakan.

Instansi pemerintah dan non pemerintah adalah sebagai berikut

1. Kementerian Pendidikan

Kementerian Pendidikan adalah kumpulan peraturan dan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga keputusan, pedoman, panduan, juknis dan edaran yang terbit dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Secara detail dapat berkunjung ke Kumpulan Peraturan Kementerian Pendidikan

2. Kemenag

Kemenag adalah kumpulan peraturan dan keputusan Menteri Agama tentang pendidikan Islam dan Keagamaan. Juga produk hukum lainnya seperti keputusan Direktur Jenderal, panduan, pedoman, juknis dan surat edaran yang terbit dari lingkungan Kemenag.

Secara lengkap dapat mengunjungi halaman: Kumpulan regulasi Kementerian Agama >>

3. Kemendiktisaintek

Kemendiktisaintek adalah kumpulan peraturan dan keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Juga keputusan, panduan, pedoman, petunjuk teknis dan edaran yang terbit dari pejabat di lingkungan Kemendiktisaintek

Untuk informasi selengkapnya bisa buka Kumpulan Regulasi Kemendiktisaintek >>

4. Kemenpanrab

Kemenpanrb adalah kumpulan produk hukum dalam format peraturan dan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Juga keputusan, pedoman, panduan dan paparan yang terbit dari lingkungan Kemenpanrb

Untuk informasi peraturan secara detail bisa membuka halaman; Kumpulan regulasi Kemenpanrb >>

5. BKN

BKN adalah kumpulan peraturan dan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Juga keputusan, pedoman, panduan, juknis dan edaran yang terbit dari lingkungan BKN

Secara detail dapat berkunjung ke halaman: Kumpulan regulasi Badan Kepegawaian Negara >>

Instansi Pendukung

Selain kelima instansi di atas, Bukuyunandra menampilkan peraturan terkait pendidikan dari instansi lainnya, seperti di bawah ini

6. Kemenkomdigi

Kemenkomdigi adalah kumpulan peraturan dan keputusan Menteri Komunikasi dan Digital. Juga produk hukum lainnya seperti keputusan, panduan, pedoman, juknis dan surat edaran yang terbit dari lingkungan Komdigi.

Secara lengkap dapat mengunjungi halaman: Kumpulan regulasi Kemenkomdigi >>

7. BAPPENAS

BAPPENAS adalah kumpulan peraturan dan keputusan Kepala Badan Perenncanaan Pembangunan Nasional terkait perencanaan pendidikan. Juga keputusan, panduan, pedoman, petunjuk teknis dan edaran yang terbit dari pejabat di lingkungan BAPPENAS

Untuk informasi selengkapnya bisa buka Kumpulan regulasi BAPPENAS >>

C. Regulasi Berdasarkan Kategori Utama

Bukuyunandra menyediakan berbagai regulasi dengan kategori khusus di dua kategori besar yaitu pendidikan dan kepegawaian

Regulasi Pendidikan

Kumpulan peraturan dan keputusan berdasarkan program pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, atau Kementerian Agama

Untuk detailnya, silahkan bukan : Produk Hukum Pendidikan Nasional 2026 >>

Regulasi Kepegawaian

Peraturan atau Keputusan mengenai kepegaian baik PNS maupun ASN.

Produk hukum tentang kepegawaian telah diatur oleh UU dan PP. Secara teknis diatur di Keputusan BKN dan juga Kemenpanrb.

Untuk mengetahui informasi lengkap, silahkan buka kumpulan produk hukum Aparatur Sipil Negara

D. Regulasi Berdasarkan Format Dokumen

Regulasi Pendidikan dan Kepegawaian menurut format dokumen terbagi menjadi 5 dokumen yaitu

Keputusan merupakan kumpulan produk hukum dalam bentuk hierarki perundang-undangan
Buku. Kumpulan buku cetak, buku digital dan publikasi laporan resmi.
Panduan. Kumpulan panduan, pedoman dan petunjuk teknis sebagai turunan dari keputusan atau peraturan.
Modul. Kumpulan bahan pelatihan atau sosialisasi
Paparan. Kumpulan bahan presentasi atau PPT

E. Peraturan Manajemen Pendidikan Islam

Berdasarkan manajemen pendidikan, Peraturan pendidikan bisa terbagi menjadi beberapa bidang atau aspek. Berikut kumpulan peraturan berdasarkan bidang:

Jenis Lembaga Pendidikan. Kumpulan peraturan tentang pengelolaan lembaga pendidikan Islam mulai dari RA sd Perguruan Tinggi Islam
Tenaga Kependidikan. Kumpulan yang mengatur guru, kepala, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya
Pendidikan Tinggi Islam. Kumpulan peraturan pengelolaan pendidikan tinggi Islam

F. Produk Hukum Berdasarkan Topik Penting

1. Rencana Strategi Kementerian Negara

Berdasarkan rencana strategis presiden, maka setiap Kementerian negara harus menyusun renstra yang mengacu kepada renstra presiden. Untuk melihat renstra setiap kementerian negara, silahkan bukan Kumpulan Renstra Kementerian Negara dan Lembaga Negara >>

FAQ Peraturan di BukuYunandra

Apa kelebihan penyajian peraturan di Bukuyunandra?

Bukuyunandra menyajikan produk hukum atau peraturan dengan kelebihan sebagai berikut:

Sistematika penulisanan. Menjadi inspirasi bagi yang mau menyusun regulasi
Sejarah regulasi. Catatan perubahan setiap peraturan pendidikan dan ketenagaan ASN
Dampak peraturan kepada madrasah dan guru serta tenaga kependidikan
Naskah bisa didowload atau dibaca secara online

Siapa yang membutuhkan regulasi ini?

Guru, ASN, kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi, dan pemangku kebijakan.

Apakah regulasi di Buku Yunandra dapat dijadikan rujukan resmi?

Ya, seluruh regulasi berasal dari instansi pemerintah yang sah.