PMA terbaru 2025
bukuyunandra.com. Kumpulan Peraturan Menteri Agama (PMA) terlengkap terkait pendidikan dan tenaga kependidikan dari Kementerian Agama.
1. Apa Itu PMA (Peraturan Menteri Agama)?
PMA merupakan regulasi tingkat kementerian yang berisi ketentuan strategis dan menjadi dasar hukum pelaksanaan pendidikan serta kepegawaian di lingkungan Kemenag. PMA bersifat mengikat seluruh unit, mulai dari madrasah hingga kampus keagamaan Islam.
Biasanya PMA mengatur hal-hal seperti:
- standar mutu dan tata kelola madrasah,
- penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah,
- pengelolaan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKIN),
- pembinaan ASN, jabatan fungsional, dan kompetensi pegawai,
- pedoman pelaksanaan program pendidikan nasional berbasis agama.
Karena sifatnya fundamental, PMA menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan operasional di tingkat unit teknis.
Apa perbedaaan antara PMA dan KMA?
KMA adalah keputusan menteri Agama, sedangkan PMA adalah Peraturan Menteri Agama.
Dari beberapa sumber perbedaan Keputusan dan Peraturan adalah
- Keputusan (beschikking) memiliki sifat individual, kongkret dan berlaku sekali selesai (enmahlig).
- Peraturan (regels) selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus (dauerhaftig).
Untuk mengetahui perbedaan keduanya bisa lihat tabel di bawah
| Komponen | PMA | KMA |
|---|---|---|
| Sifat | Umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus | Individual, konkret, dan berlaku “sekali selesai” (bersifat penetapan) |
| Fungsi | Mengatur hal-hal yang bersifat umum di bidang agama, seperti pedoman, petunjuk teknis, atau norma baru (contoh: PMA tentang pencatatan nikah) | Menetapkan kebijakan atau tindakan spesifik Menteri Agama untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang agama, seperti pengangkatan pejabat, penetapan suatu keputusan teknis, atau mengatur hal yang sifatnya tidak terus-menerus. |
| Hierarki | Berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tetapi di atas KMA | Berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan meneri |
| Contoh | – PMA Renstra Kemenag, – PMA Penyelenggaraan Madrasah | – KMA Pedoman Kurikulum Madrasah – KMA Supervisi Pembelajaran |
Apa Dampak PMA Pendidikan terhadap Madrasah?
Jika melihat kebijakan pendidikan Indonesia yang begitu cepat dengan keluarnya peraturan baru dari Kementerian Pendidikan, PMA terhitung lambat sehingga terkesan ketinggalan.
Akibatnya madrasah selalu berada dalam persimpangan antara mengikuti peraturan dari Kementerian Pendidikan sudah ada atau menunggu keluar peraturan menteri agama dulu.
Ada sebuah anekdot posisi PMA dengan Peraturan Menteri Pendidikan seperti berikut
- Peraturan Menteri Pendidikan terbit, Kemenag menuggu implementasinya
- Saat Permen berjalan, Kemenag Menyusun PMA
- Saat PMA mau berjalan, Peraturan Menteri yang baru terbit lagi
Sehingga terkesan selalu ketinggalan.
Saran yang bisa menjadi pertimbangan adalah “PMA Pendidikan terbit jika memiliki karakteristik yang berbeda dengan peraturan menteri pendidikan. Selama tidak ada perbedaan secara khusus, Madrasah cukup mengikuti peraturan menteri pendidikan.
Kumpulan Peraturan Menteri Agama
PMA telah mengatur beberapa urusan terkait pendidikan dan keagamaan serta sebagai Kementerian Negara.
bukuyunandra mengelompokkan PMA tersebut menjadi beberapa kategori
1. Rencana Strategis (Renstra) Kemenag
Peraturan Menteri Agama yang menetapkan rencana strategis adalah
2. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
Sebagai Kementerian Negara, Kemenag memiliki organisasi dan Tata Kerja urusan keagamaan dan pendidikan.
- 1. PMA No. 072 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- 2. PMA No. 25 Tahun 2024 Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker)Kementerian Agama atau Kemenag
- 3. PMA No. 33 Tahun 2024 Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Kemenag
3. PMA Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- 1. PMA 14 Tahun 2014 Pendirian Madrasah dan Penegerian Madrasah
- 2. PMA 90 Tahun 2013 Mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- 3. PMA 60 Tahun 2015 Perubahan PMA 90 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- 4. PMA 66 Tahun 2016 Perubahan Kedua PMA 90 2013 Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
4. PMA PKB Guru Madrasah
PMA 38 Tahun 2018 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru (Revisi 2025)
5. PMA Kepala Madrasah
- 1. PMA 29 Tahun 2014 Tentang Kepala Madrasah
- 2. PMA 58 Tahun 2017 Kepala Madrasah
- 3. PMA 24 Tahun 2018 Perubahan PMA 58 2017 Tentang Kepala Madrasah
6. PMA Pengawas Madrasah
PMA 2 Tahun 2012 Pengawas Madrasah dan PAI
PMA 31 Tahun 2013 Perubahan PMA 2 2012 Pengawas Madrasah dan PAI
7. PMA Komite Madrasah
PMA 16 Tahun 2020 Komite Madrasah
Sejarah Dokumen PMA
Kumpulan Peraturan Menteri Agama terlengkap tentang Pendidikan dan Kepegawaian
Lihat juga : Regulasi di Kementerian Agama >>
Untuk mengetahui produk hukum lainnya, Silahkan buka Kumpulan Peraturan Pendidikan dan Kepegawaian
