BukuYunandra com  UU No. 2 Tahun 1989 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terbit dengan mempertimbangkan hal berikut

1. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang;
2. pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan perlu peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional;
4. beberapa UU berikut perlu penyesuaian dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan
   pendidikan nasional sebagai satu sistem;
   • UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550),
   • UU No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 4 Tahun 1950 di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia
   • UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
   • UU No. 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional
   • UU No. 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila
5. dalam rangka memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 2 Tahun 1989 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Kedudukan Guru Dalam UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989

UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 mengatur tentang guru pada bab VII pasal 27 yaitu Tenaga Kependidikan.

Untuk mengetahui secara lengkap, silahkan buka Panduan Lengkap Peraturan Guru Sekolah dan Madrasah