Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana

Terakhir diperbaharui pada 20 Juni 2026

Bukuyunandra. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar sarana dan prasarana terbit tahun 2007 sebagai tindak lanjut dari PP Standar Nasional Pendidikan.

Badan Standar Nasional Pendidikan menerbitkan kembali peraturan tersebut sebagai standar bagi semua satuan pendidikan dasar dan menengah.

Latar Belakang Terbitnya Permendiknas 24 Tahun 2007

Dasar pertimbangan terbitnya Permendiknas 24 Tahun 2007 adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar sarana dan prasana yang menjadi acuan minimal untuk SekolahDasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Landasan Hukum Permendiknas 24 Tahun 2007

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarpras di Pendidikan Dasar dan Menengah adalah

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007

Sistematika Penulisan Permendiknas 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana

Permendiknas 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana tersusun dengan sistematika berikut

Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Ketentuan Umum
Bab II Standar sarana dan Prasarana SD/MI
- A. Satuan Pendidikan
- B. Lahan
- C. Bangunan
- D. Ketentuan Prasarana dan Sarana
Bab III Standar Sarana dan Prasarana SMP/MTs
- A. Satuan Pendidikan
- B. Lahan
- C. Bangunan
- D. Kelengkapan Prasarana dan Sarana
Bab IV Standar Sarana dan Prasarana SMA/MA
- A. Satuan Pendidikan
- B. Lahan
- C. Bangunan
- D. Kelengkapan Prasarana dan Sarana