BukuYunandra.com Kepdirjendikti Kemendikbud 12 Tahun 2021 Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen terbit sebagai acuan kinerja pendidik di perguruan tinggi.
Kemendikbud menetapkan 4 keputusan yaitu
- Menetepkan pedoman operasional BKD yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Jenderal
- PO KBD menjadi acua bagi perguruan tinggi dalam melaksanakanBKD di lingkungannya
- Pada saat SK Direktur Jenderal ini berlaku, pedoman sebelumnya tidak berlaku
- Kepdirjen mulai berlaku tangga 18 Januari 2021
Sistematika Penulisan BDG Kepdirjendikti 12 Tahun 2021
Pedoman BKD di SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud tersusun dengan sistematika berikut
- I. Pendahulaun
- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Manfaat
- II. Pengaturan Beban Kerja Dosen
- A. Tugas Dosen
- B. Kewajiban Dosen
- C. Beban Kerja
- D. Dosen dengan Tugas Tambahan
- E. Dosen dengan Tugas dan Izin Belajar
- F. Dosen dengan Status CPSN dan PPPK
- G. Dosen dengan Status menajalankan tugas negara
- H. Dosen dengan cuti di luar tanggungan negara
- I. Dosen dengan status tidak tetap
- III. Penyusuna Laporan BKD
- A. Penyusunan laporan BKD
- B. Rubrik BKD
- C. Penyusunan laporan kewajiban khusus
- IV.Evaluasi BDK
- A. Tujuan Evaluasi BDK
- B. Prosedur BDK
- C. Periode penilaian
- D. Mekanisme penilaian
- E. Asesor BDK
- F. Kriteria memenuhi dan tidak memenuhi
- G. Pelaporan hasil Penilaian
- V. Penghargaan dan Sanksi
- A. Penghargaan
- B. Sanksi
- VI.Layaan Aplikasi Daring BDK
- Pada lampiran ini terdapat tata cara menggunakan platform sister. SISTER adalah singkatan dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi, platform besutan Kemendikbudristek untuk mengelola portofolio, karir, dan kinerja dosen
Platform SISTER Kemendikbud yang sekarang Kemendiktisaintek mengelola menjadi laporan kinerja semua dosen
Kepdirjendikti Kemendikbud 12 Tahun 2021 Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen
Dampak Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen 2021 terhadap Dosen PTKI
Dalam konteks umum, Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, seperti UIN, IAIN, STAIN menginduk kepada aturan dari pembinanya yaitu Kemendikbud.
Walaupun Kemenag sendiri selalu menerbitkan keputusan sendiri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang secara substansi tidak ada perbedaan
