BukuYunandra.com   Juknis Pembayaran atau Penyaluran Sertifikasi TPG PAI 2025 berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) No. 697 Tahun 2025

Yang menjadi pertimbangan terbitnya Kepdirjen Pendidikan Islam (Pendis) adalah

• meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kinerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• menjamin pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

---

Apa dasar hukum Kepdirjen Pendidikan Islam tentang Juknis TPG PAI 2025?

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan beberapa regulasi yang menjadi dasar penetapan Juknis TPG Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Berikut regulasi sebagai dasar Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi berdasarkan urutan perundang-undangan.

Urutan ini berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 yaitu

a. Undang-undang

• 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
• 3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
• 4. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

b. Peraturan Pemerintah (PP)

• 5. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
• 6. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Perubahan dengan PP No. 18 Tahun 2022
• 7. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Perubahan dengan PP No. 19 Tahun 2017
• 8. PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
• 9. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Perubahan dengan PP No. 66 Tahun 2010
• 10. PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perubahan dengan PP No. 50 Tahun 2018
• 11. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perubahan dengan PP No. 17 Tahun 2020.
• 12. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• 13. PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan dengan PP No. 4 Tahun 2022

c. Peraturan Presiden (Perpres)

• 14. Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024
• 15. Perpres No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
• 16. Perpres No. 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama

d. Peraturan Menteri (Permen)

Permen bukan termasuk peraturan perundang-undangan, tapi pelaksanaan undang-undang.

• 17. PMK No. 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan
• 18. PMA No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah
• 19. PMA No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah. Perubahan dengan PMA No. 31 Tahun 2013
• 20. PMA No. 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama. Perubahan dengan PMA No. 42 Tahun 2015
• 21. PMK No. 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga. Perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 132/PMK.05/2021
• 22. PMK No. 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama. Perubahan terakhir dengan PMA No. 21 Tahun 2019
• 23. Permendikbud No. 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Perubahan dengan Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024
• 24. PMA No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Perubahan dengan PMA No. 6 Tahun 2022
• 25. PMK No.
• 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021
• 26. PMA No. 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama. Perubahan dengan Peraturan PMA No. 32 Tahun 2021
• 27. PMK No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• 28. PMA No. 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
• 29. Kepmendikbudristek No. 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Perubahan dengan Kepmendikbudristek 262/M/2022

 

---

Juknis Pembayaran atau Penyaluran Sertifikasi TPG PAI 2025

Naskah Keputusan Direktur Jenderal Pendis No. 697 Tahun 2025 tersedia di bawah ini

 

Untuk mendapatkan file PDF dengan gratis tersedia link di bawah ini